Desa Gandung Baru Realisasikan BLT - DD Tahap 1 TA 2022

Desa Gandung Baru Realisasikan BLT - DD Tahap 1 TA 2022
Kepala desa Bapak Kardimin Menyerahkan Bantuan

Lebong RI News - Sesuai dengan program pemerintah Dimasa masih  pandemi Covid-19 ini seluruh desa diwajibkan menyalurkan bantuan langsung tunai minimal  sebanyak 40%  selama 12 bulan sesuai dengan peraturan perpes no 104 tahun 2021 maka desa Gandung Baru Kecamatan Lebong Utara melaksanakan untuk tahap 1 ini sebanyak 3 bulan  yaitu bulan Januari, Februari dan Maret  demi terwujudnya program pemulihan ekonomi nasional serta mensejahterakan masyarakat.

Ada sebanyak 81 kepala keluarga penerima manfaat bantuan sesuai hasil penjaringan melalui pendataan oleh pemerintah desa  dengan kriteria yang diatur dalam PMK ( peraturan menteri keuangan ) penerima manfaat masing-masing menerima sebanyak 900 ribu selama 3 bulan dimana dananya bersumber dari Dana Desa (DD).

Acara ini berlangsung di Gedung Serbaguna Bumdes dengan mematuhi perotokol kesehatan, kegiatan dipimpin langsung oleh Kardimin selaku kepala desa dan dihadiri oleh  Arisya Musiaji Sekcam, Pld Arpanudin,  Sudiyo Tpp Lu, Wahyu RK Bhabinkamtibmas,  Bhabinsa, TA Supriatnak,  BPD,  Perangkat desa dan para penerima manfaat.

Dalam kata sambutannya  Kardimin selaku kepala desa menyampaikan " Alhamdulillah kami dari pemerintah desa bisa menyalurkan bantuan ini sebanyak 3 bulan dulu mungkin untuk selanjutnya akan menyusul  kepada masyarakat dimintak untk bersabar dan 

dengan adanya bantuan

 langsung tunai ini semoga desa Gandung Baru menjadi lebih sejahtera dan masyarakatnya menjadi makmur dan kepada penerima diminta untuk melakukan vaksin apalagi bantuan ini dimasa masih pandemi dan merupakan persyaratan untuk menerima BLT-DD ini".

Supriatnak TA  " Bantuan ini diberikan 3 bulan dulu dan kepada penerima diminta untuk menggunakan dengan sebaik-baiknya dan  untuk tahun 2022  setiap desa diharuskan menganggarkan bantuan  sekarang minimalnya  40% untuk anggaran BLT-DD dan kepada warga yang menerima agar mematuhi peraturan dari pemerintah salah satunya vaksinasi bagi warga memiliki penyakit bawaan diminta untuk mengambil surat keterangan dari instansi kesehatan".

Jurnalis 

Endang Kusnadi (085)