Kades dan Aparatur Desa Dilarang Masuk Struktur Kepengurusan Parpol

Kades dan Aparatur Desa Dilarang Masuk Struktur Kepengurusan Parpol

Nasion RI News - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi nama Kepala Desa (Kades) dan aparatur pemerintahan desa yang masuk struktur pengurus partai politik dan akan segera diberi tindakan tagas mengingat kegiatan tersebut dilarang oleh undang undang. 

Tidak sedikit dari mereka, menempati jabatan tinggi di partai politik. Mulai dari Ketua, Sekretaris, sampai Bendahara, hal ini bisa menyebabkan tidak konsistennya serta independen dalam pelayanan kepada masyarakat desa.

Apabila terdapat temuan nama nama Kepala desa yang terlibat Parpol maka akan dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk memastikan apakah jabatan tersebut masih disandang, apabila masih aktif maka akan dilakukan pemanggilan sampai sanksi pemberhentian dengan berkordinasi pada kepala daerah yaitu Bupati. 

Bawaslu menegaskan larangan berpolitik untuk kades dan aparatur desa, tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kalau untuk TNI - Polri dan penyelenggara pemilu, juga tercantum dalam PKPU Nomor 4 tahun 2022. Dilarang keras terlibat dalam Parpol.

Selain itu, ada satu pihak lagi yang juga dilarang untuk terlibat Parpol, yaitu, petugas dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH).

Dasar hukum larangan bagi petugas PKH tergabung Parpol, secara gamblang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan.

Bawaslu telah memberikan saran untuk dilakukan perbaikan dengan masa perbaikan yang ditetapkan oleh KPU RI sampai 12 Oktober 2022 nanti.

Diharapkan kepada Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa jangan tergabung dalam kepengurusan Parpol, tetap berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa. 

Jurnalis

Diko (010)