Pemerintah Mau Audit Seluruh Perusahaan Sawit, Luhut : 500 Ribu Hektar Sawit di Indonesia Kantor di Luar Negri

Pemerintah Mau Audit Seluruh Perusahaan Sawit, Luhut : 500 Ribu Hektar Sawit di Indonesia Kantor di Luar Negri
Foto Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional - Pemerintah geram dengan perusahaan sawit yang memiliki kebun di Indonesia tetapi pusat perkantoran malah dikelola di luar Negri, hal ini seperti menjadikan ladang penghasilan mereka yang mengelola dari luar sehingga tidak tercipta kebutuhan yang memikirkan kepentingan dalam Negri. 

pemerintah telah menerapkan kebijakan moratorium sawit selama 3 tahun. Melalui Instruksi Presiden No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang berakhir pada 19 September 2021.

Salah satunya program pemerintah tersebut akan melakukan audit terhadap semua perusahaan kelapa sawit. Sebab persoalan tidak terbatas hanya minyak goreng, tapi mulai dari aspek hulu harus diaudit "ungkap Luhut".

Dengan begitu, ujarnya, data luasan kebun hingga plasma, dan yield serta produksi semua perusahaan sawit bisa diketahui.

Luhut menambahkan, audit akan meliputi luasan lahan, HGU, produksi, hingga kantor pusat yang akan diwajibkan di wilayah NKRI.

Petani sawit pun berharap, rencana audit tersebut tidak sekedar wacana, audit menyeluruh dibutuhkan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memperbaiki tata kelola industri sawit di Tanah Air.

Audit yang akan dilakukan Menko Marves seharusnya tidak saja berfokus pada persoalan perizinan, tapi mencakup semua permasalahan laten di lapangan saat ini.

Data yang di keluarkan Kementerian Pertanian tahun 2019 luas perkebunan sawit rakyat di bawah 25 ha ada 6,7 juta ha. Tahun 2022 ini dari Lembaga Auriga telah merilis data untuk petani sawit rakyat hanya 2,3 jutaha. Artinya ini kan masih banyak yang memiliki lahan di atas 25 ha, mengatasnamakan sebagai petani sawit.

Untuk itu evaluasi juga harus menyasar lahan-lahan di atas 25 ha agar pemilik lahan tersebut wajib IUP dan memiliki HGU.

Dari aspek lingkungan seperti larangan penanamaan sawit di sepadan sungai sungai dan perlindungan spesies yang dilindungi dan lain-lain yang menjadi bagian dalam upaya pemenuhan prinsip keberlanjutan. Jadi, kalau pemerintah mau mengevaluasi atau mengaudit, harus menjangkau semua permasalahan yang ada.

Setelah larangan sementara ekspor minyak goreng dan bahan bakunya dicabut, seharusnya pemerintah juga bersiap memperbaiki struktur pasar sawit di Indonesia yang oligopoli di hulu perkebunan, dan monopoli di hilir.

Petani sawit dalam Negri berharap pengawasan dan penegakan hukum menjadi bagian dari audit besar-besaran sawit kali ini. Jangan sampai langkah untuk audit kembali hanya akan jadi wacana saja tanpa ada penegakan hukum yang tegas, hanya mengulang kembali langkah yang sudah ada sebelumnya.(sumber net) 

Jurnalis

Diko (010)