Pemerintah Menyetujui Dana Purna Tugas Dan Jaminan Sosial Perangkat Desa Kepala Desa Dan BPD

Pemerintah Menyetujui Dana Purna Tugas Dan Jaminan Sosial Perangkat Desa Kepala Desa Dan BPD

Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD

revolusiupdate.com - RUU perubahan UU Desa mengatur hak keuangan yang meliputi jaminan sosial, kesehatan, dan dana purnatugas di akhir masa jabatan.

Pemerintah pada prinsipnya setuju dengan ini dan telah membicarakannya dengan Kementerian Keuangan untuk perbaikan kesejahteraan baik kepala desa maupun perangkat desa.

Berikut penjelasannya:

Jaminan Sosial dan Kesehatan

1. Kepala Desa

Diatur dalam Pasal 26 ayat 3 huruf c.

Kepala desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, penerimaan lain yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

2. Perangkat Desa

Diatur dalam Pasal 50A huruf b.

Perangkat desa berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Diatur dalam Pasal 62 huruf f.

Anggota BPD berhak mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.

Dana Purnatugas di Akhir Masa Jabatan

Dana purnatugas diberikan satu kali di akhir masa jabatan. Berikut rinciannya:

1. Kepala Desa

Diatur dalam Pasal 26 ayat 3 huruf d.

Kepala desa mendapatkan dana purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

2. Perangkat Desa

Diatur dalam Pasal 50A huruf c.

Perangkat desa mendapatkan dana purnatugas satu kali di akhir masa jabatan, hingga usia 60 tahun.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Diatur dalam Pasal 62 huruf q.

Anggota BPD mendapatkan dana purnatugas satu kali di akhir masa jabatan.

Perubahan UU Desa

Pada perubahan UU Desa yang baru, terdapat penambahan pasal untuk mengakomodir hak-hak ini:

Pasal 26 ayat 3 huruf d: Dana purnatugas kepala desa di akhir masa jabatan.

Pasal 50A huruf b: Jaminan sosial perangkat desa.

Pasal 50A huruf c: Dana purnatugas perangkat desa di akhir masa jabatan.

Pasal 62 huruf f: Jaminan sosial anggota BPD.

Pasal 62 huruf q: Dana purnatugas anggota BPD di akhir masa jabatan.

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD dapat lebih terjamin.

Semoga penjelasan mengenai hak keuangan kepala desa, perangkat desa, dan BPD ini bermanfaat.

Harapan kita, semoga pemerintah dan DPR dapat memberikan yang terbaik bagi teman-teman semua dan masyarakat luas. (Sumber BungkoNews)